POLRI TURUT SERTA DALAM MISI PERDAMAIAN PBB

Selain menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polri juga turut serta dalam upaya mewujdukan keamanan dan perdamaian dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 3 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada pertengahan bulan Agustus yang lalu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman melepas 32 personel polisi yang tergabung dalam kontingen Garuda Bhayangkara. Mereka berangkat ke Darfur, Sudan Selatan, untuk menjalankan misi pemiliharaan perdamaian PBB selama 1 (satu) tahun. Mereka yang berangkat merupakan anggota Individual Police Officer (IPO). Dibagi menjadi 2 tim, 8 orang polisi pria dan 6 polisi wanita dikirim ke Darfur, Sudan, dan tergabung dalam misi United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID). Selanjutnya, 18 orang polisi pria lainnya dikirim ke Sudan Selatan dalam misi UNAMISS. Tugas pokok ke 32 personel polisi yang tergabung dalam kontingen Garuda Bhayangkara seperti patroli, community policing, pelatihan dan pendampingan kepolisian lokal serta perumusan kebijakan pengembangan institusi hukum di negara penerima misi. Anggota Polri yang diturunkan berasal dari berbagai kesatuan wilayah dan satuan kerja di tingkat Mabes Polri. Mereka akan bergabung dalam misi multidimensional PBB. Mereka yang ikut dalam misi perdamaian PBB merupakan anggota Polri yang telah diseleksi dan memiliki kemampuan pemecahan masalah, pemahaman terhadap hak asasi manusia, dan stress management. Sejak tahun 2000, sebanyak 743 personel kontingen Bhayangkara sudah diberangkatkan dalam misi perdamaian dibawah bendera PBB. Di antaranya Bosnia, Afghanistan, Sudan, Afrika, Darfur, Haiti, Somalia, dan beberapa kegiatan lain di PBB.
Penugasan ini merupakan komitmen Polri terhadap tujuan nasional menciptakan ketertiban dunia, ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial sesuai Pasal 41 ayat 3 UU Kepolisian. Menjaga perdamaian juga merupakan arah kebijakan politik luar negeri RI.(