Ketua MPR Apresiasi Senkom Dukung Jaga Konstitusi

Jakarta - "Memang MPR tugasnya adalah menjaga konstitusi dan mengamalkan konstitusi. Tapi kalau hanya mengandalkan MPR untuk mensosialisasikan 4 pilar, MPR sendiri tak akan sanggup," ungkap Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI saat menerima pengurus pusat Sentra Komunikasi (Senkom) Polri di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Senkom (Sentra Komunikasi) Polri diterima Ketua MPR dalam rangka menyampaikan gagasan untuk kembali memperhebat sosialisasi 4 pilar kebangsaan guna mendukung program MPR dalam menjaga konstitusi.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak ada salahnya mengambil kebijakan yang baik dari zaman Orde Baru demi kemajuan bangsa dan negara. "Yang baik-baik dari zaman Pak Harto dulu kan bisa kita ambil," kata Zulkifli.

Sementara itu Ketua Umum Senkom Polri, H Muhammad Sirot mengaku, pihaknya ingin kembali mendapatkan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara seperti yang pernah didapatkan pada 22 Agustus 2015 di Pusdiklat Senkom.

"Kami bertemu dengan Ketua MPR untuk memohon kembali adanya Sosialisasi 4 Pilar yang pernah didapatkan oleh pengurus di  tingkat pusat, tapi kami kini ingin juga sosialisasi di tingkat provinsi dan daerah," kata Sirot, Rabu (30/9/2015).

"Senkom siap menjadi penerima dan pelaksana program sosialiasi 4 pilar di seluruh Indonesia. Tidak sulit bagi kami karena anggota Senkom ada di seluruh Indonesia," tegas Sirot.

Senkom menilai kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan 4 pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI telah mengakibatkan menipisnya rasa nasionalisme, lunturnya karakter kebangsaan dan hilangnya orientasi hidup sehingga banyak generasi muda terjebak pada pemakaian narkoba serta perilaku menyimpang lainnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyambut baik permintaan Senkom Polri, mengungkapkan pihaknya sangat senang dan mengapresiasi keinginan Senkom dengan meminta Ketua Umum Senkom agar segera menginstruksikan provinsi-provinsi mengirimkan surat ke MPR. sumber tabloidlugas.com