SENKOM IKUTI WORKSHOP JURNALISME KEBENCANAAN BNPB

Jakarta  -- Dua personil Senkom Mitra Polri, Arif Hidayat (Deppora) dan Mahar Prastowo (Humas), pada hari ini, Senin (13/6), memenuhi undangan BNPB untuk mengikuti workshop Jurnalisme Bencana di Hotel Alila Pecenongan Jakarta Pusat.

Sebagai narasumber acara ini adalah Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si., APU (Kapusdatin BNPB), Dr. Daniel Dakhidae (Pengamat media), Imam Wahyudi (Dewan Pers) dan Jurnalis Kompad Ahmad Arif, dengan moderator Dandhy Dwi Laksono.

Tema Workshop Jurnalisme Bencana ini adalah “Tantangan dan Perspektif Media Massa sebagai Mediator PRB dalam Edukasi Publik”.

Media massa baik itu cetak, elektronik maupun online dalam sepuluh tahun terakhir menjadi ‘media’ dan mitra strategis pemerintah dalam konteks penyebaran informasi bencana kepada publik. Di sisi lain, perkembangan media sosial seperti twitter, facebook, atau instagram memberikan ruang bagi individu untuk memberitakan kepada publik dengan sangat cepat. Pemerintah dengan sumber daya terbatas dalam memberikan akses sangat terbantu dengan keberadaan media massa baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah, serta eksistensi jurnalisme warga melalui media sosial.

Sementara itu, pada konteks penanggulangan bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi mandat utama bagi setiap aktor penanggulangan bencana. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang PRB, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), turut mengajak media massa untuk berperan lebih besar pada PRB. UNISDR selalu mengajak keterlibatan setiap pihak, khususnya media massa, dalam konteks tersebut karena media massa merupakan kekuatan yang luar biasa dalam memberikan informasi salah satu perannya untuk mengedukasi publik.
Kita dapat mengambil pelajaran salah satunya, pemberitaan media massa terkait pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung yang tidak memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaannya. Berbagai media massa memberitakan kepada publik sehingga muncul kritik dan upaya dilakukannya kajian risiko bencana terhadap pembangunan kereta api cepat tersebut. Konteks seperti ini sepatutnya dilakukan media massa dalam pengambilan peran sebagai mediator PRB dalam edukasi publik.
Pada pertemuan Sendai pada Maret 2015, empat persatuan penyiaran (Afrika, Uni Emirat, Asia-Pasifik dan Eropa) berkomitmen untuk mendorong keterlibatan media massa yang lebih besar dalam PRB, dan memberikan peran yang signifikan dalam diseminasi informasi kepada publik. Komitmen tersebut sangat kuat dalam mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap setiap ancaman bahaya dan pentingnya PRB.

Dalam kerangka tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan workshop terkait jurnalisme bencana dengan tema ‘Tantangan dan Perspektif Media Massa sebagai Mediator PRB dalam Edukasi Publik’. Konteks yang diangkat dalam workshop tersebut menekankan pada kampanye PRB bagi media massa dan etika jurnalisme bencana.

Tujuan dari workshop ini ialah untuk mendorong pegiat media untuk turut mengkampanyekan PRB melalui media massa, mendapatkan ide-ide bersama dalam menyusun berita yang bermuatan PRB melalui media massa, mengkampanyekan jurnalisme bencana yang beretika, serta memetakan jurnalisme persoalan peliputan bencana di Indonesia.

Hal menarik yang kemudian jadi bahasan penting sepanjang acara, ialah mengenai pentingnya mengembalikan fungsi edukasi media. "Namun penting dilakukan adalah membekali insan media dengan pengetahuan mengenai kebencanaan, sehingga selain akan berpengaruh pada bobot penyajian berita, awak media juga memahami kondisi lapangan seperti pada perimeter mana dapat masuk melakukan liputan, etika melakukan liputan bencana dan menyajikannya ke masyarakat, juga memiliki bekal untuk penyelamatan minimal untuk diri sendiri," ungkap Mahar berbicara di depan forum di awal acara.

Saat ini, pemberitaan bencana di Indonesia masih permisif dengan bahasa dan penyajian gambar yang dinilai kurang pantas.

Bersambung...

Telegram.me/turnbackcrime